Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia setelah 32 tahun memimpin negara ini. Hal ini membuat kekosongan kekuasaan di Indonesia dan memunculkan kekacauan di seluruh negeri. Untuk mengatasi situasi ini, MPR kemudian menunjuk BJ Habibie sebagai Presiden Indonesia ke-3 pada 21 Mei 1998.
Kebijakan Pemerintahan Habibie
Masa pemerintahan Habibie berlangsung dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Selama masa pemerintahannya, Habibie mengambil beberapa kebijakan penting untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi di Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:
1. Kebijakan Ekonomi
Habibie berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk akibat krisis moneter. Salah satu kebijakannya adalah memberikan keringanan hutang kepada para pengusaha dan menambah dana untuk proyek-proyek pembangunan. Namun, kebijakan ini tidak berhasil mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi.
2. Kebijakan Politik
Selama masa pemerintahannya, Habibie juga melakukan reformasi politik dengan membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Ia mengeluarkan beberapa kebijakan seperti membebaskan tahanan politik, memperbolehkan media massa untuk beroperasi secara bebas, dan memperkenalkan UU tentang partai politik. Hal ini memungkinkan munculnya partai-partai politik baru dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
3. Kebijakan Hukum
Habibie juga melakukan reformasi hukum untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah dan korup di Indonesia. Ia mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memperkuat lembaga pengadilan dan kepolisian, menghapuskan beberapa pasal karet dalam UU, dan memperkenalkan UU tentang pengadilan ham. Namun, kebijakan ini masih belum cukup untuk mengatasi masalah korupsi yang masih merajalela di Indonesia.
4. Kebijakan Luar Negeri
Selama masa pemerintahannya, Habibie juga melakukan perubahan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia mengambil kebijakan untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste. Ia juga mengambil kebijakan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini membuat Indonesia semakin terbuka dan dikenal oleh dunia internasional.
Kontroversi Masa Pemerintahan Habibie
Masa pemerintahan Habibie tidak lepas dari kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan. Beberapa di antaranya adalah:
1. Kasus Pembunuhan Munir
Selama masa pemerintahan Habibie, terjadi kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada 7 September 2004. Kasus ini menjadi kontroversi besar di Indonesia karena banyak yang meyakini bahwa pelaku pembunuhan adalah agen intelijen Indonesia. Meski Habibie tidak terlibat langsung dalam kasus ini, namun ia dianggap tidak berhasil memperbaiki sistem hukum dan keamanan di Indonesia.
2. Kasus Timor Timur
Pada masa pemerintahan Habibie, terjadi referendum di Timor Timur yang memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Hal ini menjadi kontroversi karena banyak yang menuduh Habibie tidak berhasil menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Namun, Habibie juga dianggap berani mengambil kebijakan untuk membebaskan Timor Timur dari Indonesia dan mengakui hasil referendum tersebut.
3. Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi yang diambil oleh Habibie juga menjadi kontroversi di Indonesia. Banyak yang menuduh bahwa kebijakan ini tidak berhasil mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi dan justru membuat rakyat semakin menderita. Namun, ada juga yang memuji keberanian Habibie dalam mengambil kebijakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.
Kesimpulan
Masa pemerintahan Habibie dari tahun 1998 hingga 1999 adalah masa yang penuh dengan tantangan dan kontroversi. Meski begitu, Habibie berhasil mengambil beberapa kebijakan penting untuk memperbaiki kondisi ekonomi, politik, hukum, dan hubungan luar negeri Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut membuka ruang demokrasi yang lebih luas dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Meski masih banyak kekurangan dalam pemerintahan Habibie, namun ia dianggap sebagai seorang pemimpin yang berani dan visioner.
