Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh parlemen yang terdiri dari wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam sistem ini, parlemen memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengontrol kebijakan pemerintah. Demokrasi parlementer merupakan salah satu bentuk demokrasi yang banyak diterapkan di negara-negara Barat seperti Inggris, Kanada, dan Australia.
Sejarah Demokrasi Parlementer
Sejarah demokrasi parlementer bermula dari Inggris pada abad ke-13 ketika Raja John menandatangani Magna Carta yang memberikan hak-hak kepada bangsawan untuk memilih wakil yang akan mengawasi kebijakan pemerintah. Pada abad ke-17, Inggris mengalami Revolusi Puritan dan Raja Charles I dieksekusi. Setelah itu, Inggris mengalami Restorasi dan pada abad ke-18, Inggris menjadi negara yang menerapkan demokrasi parlementer yang sekarang dikenal sebagai Westminster System.
Sistem ini kemudian menyebar ke negara-negara lain seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang merupakan negara-negara bekas jajahan Inggris. Di Amerika Serikat, sistem ini tidak diterapkan secara langsung, tetapi ada beberapa elemen dari sistem ini yang diadopsi seperti pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat.
Kelebihan Demokrasi Parlementer
Demokrasi parlementer memiliki kelebihan-kelebihan seperti:
- Menjamin hak-hak rakyat untuk memilih wakilnya secara langsung melalui pemilihan umum.
- Memiliki sistem pengawasan yang kuat terhadap kebijakan pemerintah.
- Memiliki sistem pembagian kekuasaan yang jelas antara parlemen, eksekutif, dan yudikatif.
- Lebih mudah untuk mengganti pemerintah jika tidak memenuhi harapan rakyat.
Demokrasi Parlementer di Indonesia
Di Indonesia, demokrasi parlementer pernah diterapkan pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1959. Namun, sistem ini tidak berjalan dengan baik karena adanya konflik antara parlemen dan presiden serta kecenderungan oligarki di dalam parlemen.
Setelah itu, Indonesia mengadopsi sistem presidensial yang diterapkan hingga saat ini. Namun, beberapa kalangan mengkritik sistem presidensial karena dianggap kurang efektif dalam menjalankan pemerintahan dan rentan terhadap konflik antara lembaga-lembaga pemerintah.
Kesimpulan
Demokrasi parlementer merupakan salah satu bentuk demokrasi yang banyak diterapkan di negara-negara Barat. Sistem ini memiliki kelebihan seperti menjamin hak-hak rakyat untuk memilih wakilnya secara langsung, memiliki sistem pengawasan yang kuat terhadap kebijakan pemerintah, memiliki sistem pembagian kekuasaan yang jelas, dan mudah untuk mengganti pemerintah jika tidak memenuhi harapan rakyat.
Di Indonesia, sistem ini pernah diterapkan pada masa awal kemerdekaan tetapi tidak berjalan dengan baik. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem presidensial yang masih dikritik oleh beberapa kalangan. Pemilihan sistem pemerintahan harus dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan negara tersebut.
