Pada tanggal 29 Maret 1968, Indonesia mengalami peristiwa yang mengubah sejarah negara tersebut. Pada hari itu, terjadi peristiwa G30S/PKI yang mengakibatkan Presiden Sukarno kehilangan kekuasaannya dan Soeharto menjadi Presiden. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa yang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia dan masih menjadi topik hangat hingga saat ini.
Peristiwa G30S/PKI
Peristiwa G30S/PKI adalah upaya kudeta yang dilakukan oleh beberapa anggota militer dan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 30 September 1965. Kudeta ini dilakukan dengan tujuan untuk menggulingkan Pemerintahan Sukarno yang saat itu sedang mengalami krisis politik dan ekonomi yang serius. Namun, kudeta ini gagal dan malah membuat Soeharto menjadi semakin kuat dalam mengambil alih kekuasaan.
Peran Soeharto dalam Peristiwa G30S/PKI
Soeharto saat itu menjabat sebagai Panglima TNI Angkatan Darat dan ia berhasil memimpin pasukan yang menumpas peristiwa G30S/PKI. Soeharto kemudian menjadi orang yang paling berpengaruh dalam pemerintahan setelah kudeta tersebut. Ia mengambil alih kekuasaan dari Sukarno dan ditunjuk sebagai Presiden pada 12 Maret 1967.
Masa Jabatan Soeharto sebagai Presiden
Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun, dari tahun 1967 hingga 1998. Masa jabatannya dikenal sebagai Orde Baru, di mana ia berhasil membangun ekonomi Indonesia dan menstabilkan politik di negara tersebut. Namun, masa jabatannya juga dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang terjadi di bawah pemerintahannya.
Peran Soeharto dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia
Selama masa jabatannya, Soeharto berhasil membangun ekonomi Indonesia dengan kebijakan ekonomi yang disebut sebagai “Trilogi Pembangunan”. Kebijakan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan pengembangan pertanian. Kebijakan ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengurangi kemiskinan di negara tersebut.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bawah Pemerintahan Soeharto
Pada masa pemerintahannya, terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal adalah peristiwa Tragedi 1965 yang menyebabkan banyak orang dianggap sebagai simpatisan PKI ditahan dan dibunuh tanpa pengadilan. Selain itu, juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur dan Aceh. Pelanggaran hak asasi manusia ini masih menjadi polemik hingga saat ini.
Korupsi di Bawah Pemerintahan Soeharto
Di bawah pemerintahan Soeharto, terjadi banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan keluarga Soeharto sendiri. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah kasus Bank Bali yang melibatkan Putri Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana. Kasus korupsi ini adalah salah satu yang paling besar dalam sejarah Indonesia dan menjadi bukti bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya yang sulit dihilangkan.
Kontroversi Seputar Soeharto
Soeharto masih menjadi sosok yang kontroversial hingga saat ini. Ada yang menganggapnya sebagai tokoh yang berhasil membangun ekonomi Indonesia dan menstabilkan politik di negara tersebut, namun ada juga yang menganggapnya sebagai diktator yang pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi di bawah pemerintahannya menjadi hal yang biasa. Namun, yang pasti adalah bahwa Soeharto merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia dan peristiwa G30S/PKI pada tanggal 29 Maret 1968 menjadi salah satu momen yang paling penting dalam sejarah negara tersebut.
Kesimpulan
Peristiwa G30S/PKI pada tanggal 29 Maret 1968 mengubah sejarah Indonesia dan membuat Soeharto menjadi Presiden. Soeharto menjabat selama 32 tahun dan berhasil membangun ekonomi Indonesia dengan kebijakan “Trilogi Pembangunan”. Namun, masa pemerintahannya juga dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang terjadi di bawah pemerintahannya. Soeharto masih menjadi sosok yang kontroversial hingga saat ini dan peristiwa G30S/PKI masih menjadi topik hangat dalam sejarah Indonesia.
