Pada masa penjajahan, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam kehidupan politiknya. Kehidupan politik pada masa penjajahan ditandai dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Peraturan tersebut berlaku untuk semua lapisan masyarakat, baik pribumi maupun non-pribumi.
Politik Pribumi
Pada masa penjajahan, pemerintah kolonial Belanda membatasi peran politik bagi masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi hanya diizinkan untuk memilih pemimpin di tingkat desa atau kelurahan. Selain itu, masyarakat pribumi tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota parlemen atau menjadi pejabat tinggi di pemerintahan kolonial.
Meskipun demikian, terdapat juga masyarakat pribumi yang memiliki kekuasaan politik pada masa penjajahan. Mereka adalah para bupati atau raja-raja di daerah-daerah. Meskipun mereka harus tunduk pada pemerintah kolonial Belanda, namun mereka masih memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya masing-masing.
Politik Non-Pribumi
Kehidupan politik pada masa penjajahan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat non-pribumi untuk terlibat dalam politik. Mereka diberikan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Mereka juga diperbolehkan untuk menjadi anggota parlemen atau pejabat tinggi di pemerintahan kolonial.
Namun, meskipun diberikan kesempatan untuk terlibat dalam politik, masyarakat non-pribumi masih mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka tidak diizinkan untuk mengatur wilayahnya sendiri dan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan masyarakat Belanda yang merupakan penguasa kolonial.
Perlawanan Terhadap Pemerintah Kolonial
Meskipun kehidupan politik pada masa penjajahan sangat terbatas, namun hal ini tidak menyurutkan semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya. Mereka melakukan berbagai macam bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.
Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan adalah dengan membentuk organisasi-organisasi perjuangan. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan organisasi yang aktif dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda.
Selain itu, perlawanan juga dilakukan dengan cara bersenjata. Gerakan perlawanan seperti Pemberontakan DI/TII dan Gerakan 30 September merupakan contoh gerakan perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.
Kesimpulan
Dalam kehidupan politik pada masa penjajahan, masyarakat Indonesia mengalami banyak keterbatasan dalam hal peran politiknya. Pemerintah kolonial Belanda memberikan batasan-batasan dalam hal hak politik yang diberikan kepada masyarakat Indonesia.
Meskipun demikian, semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan tetap kuat. Mereka melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan organisasi perjuangan dan gerakan bersenjata.
Dengan perjuangan yang gigih dan semangat yang tinggi, akhirnya Indonesia berhasil merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut tidak lepas dari perjuangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi kehidupan politik yang dibatasi pada masa penjajahan.
