Pada tahun 1957, Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan dari negara kesatuan menjadi negara federal. Setelah itu, pada 1959, sistem federal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini merupakan bentuk demokrasi yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Namun, setelah beberapa tahun dijalankan, sistem ini dianggap gagal dan akhirnya diganti dengan sistem pemerintahan baru pada 1966. Lalu, apa yang menyebabkan percobaan sistem demokrasi terpimpin gagal? Berikut penjelasannya.
Pengertian Demokrasi Terpimpin
Sebelum membahas lebih lanjut tentang percobaan sistem demokrasi terpimpin, mari kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan antara prinsip demokrasi dengan kepemimpinan yang kuat dari seorang pemimpin. Dalam sistem ini, Presiden sebagai pemimpin memiliki kekuasaan yang besar untuk mengambil keputusan.
Motivasi Soekarno dalam Mencetuskan Demokrasi Terpimpin
Presiden Soekarno memiliki motivasi untuk mencetuskan sistem demokrasi terpimpin di Indonesia. Ia ingin memperkuat negara Indonesia dan menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar negeri. Selain itu, Soekarno juga ingin menciptakan stabilitas politik dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Namun, sayangnya, sistem demokrasi terpimpin tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Kelemahan Sistem Demokrasi Terpimpin
Sistem demokrasi terpimpin memiliki beberapa kelemahan yang mengakibatkan gagalnya sistem ini di Indonesia. Pertama, sistem ini memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden sebagai pemimpin. Hal ini menyebabkan terjadinya kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan. Kedua, sistem ini tidak memberikan ruang kepada partai politik untuk berperan aktif dalam pemerintahan. Partai politik hanya berfungsi sebagai alat untuk memenangkan pemilihan umum. Ketiga, sistem ini tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi pasif dan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Kondisi Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami kondisi yang sulit. Terjadi ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi sulit. Selain itu, terjadi pula konflik antara pemerintah dan beberapa partai politik yang tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah. Hal ini membuat situasi politik semakin tidak stabil dan sulit untuk diatasi.
Akhir dari Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Pada tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa G30S/PKI yang mengakibatkan Presiden Soekarno kehilangan kekuasaannya. Setelah kejadian tersebut, Soeharto menjadi pemimpin baru Indonesia dan memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang disebut Orde Baru. Sistem pemerintahan baru ini menggantikan sistem demokrasi terpimpin yang telah gagal dijalankan selama beberapa tahun.
Kesimpulan
Dalam percobaan sistem demokrasi terpimpin di Indonesia, terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan sistem ini gagal dijalankan. Kekuasaan yang besar diberikan kepada Presiden sebagai pemimpin, sementara partai politik dan masyarakat tidak memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan terjadinya kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan dan membuat situasi politik semakin tidak stabil. Akhirnya, sistem demokrasi terpimpin digantikan oleh sistem pemerintahan baru pada tahun 1966.
